UU Pemilu Yang Membahas PPS Pemilu

Andalution 16:58 0

Panitia Pemungutan Suara (PPS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut adalah beberapa poin penting dari UU ini yang berkaitan dengan PPS:

1. Pasal 17:
• PPS merupakan bagian dari badan ad hoc penyelenggara pemilu yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota untuk setiap kelurahan/desa atau sebutan lain.
2. Pasal 18:
• PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan/desa dan memiliki masa kerja yang diatur oleh KPU.
3. Pasal 19:
• Tugas dan wewenang PPS meliputi:
• Mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT).
• Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih. 
• Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan/desa. 
• Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
4. Pasal 20:
• PPS wajib menyampaikan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).
5. Pasal 21-22:
• PPS juga bertanggung jawab untuk menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, Anda bisa merujuk langsung ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dapat diakses melalui situs web resmi pemerintah atau dokumen resmi yang tersedia di perpustakaan hukum.